PERAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH (UKM), DAN PERINDUSTRIAN TERKAIT PENGELOLAAN ASET DI KOTA CIMAHI

Abstract

Kota Cimahi sebagai salah satu wilayah yang dianggap sukses melakukan pemekaran, pada dasarnya memiliki potensi penyerapan pajak serta aset berharga yang sangat besar untuk peningkatan neraca APBD nya sendiri. Salah satu SKPD yang dinilai memiliki aset cukup berharga yakni Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian dimana Dinas tersebut mengepalai langsung dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang strategis. Penelitian ini mencoba menggali bagaimana peran Kepala Dinas terkait pengelolaan aset, serta hambatan dan upaya yang dilakukan guna mengantisipasi hambatan sebelumnya. Penelitian ini pula menggunakan teori Hoeroputri, Arimbi, dan Santosa tentang peran, serta metode kualitatif sebagai pendekatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Dinas di aspek kebijakan yakni dengan mendorong perekrutan dan penyerapan aparatur pemerintah, strateginya sendiri berkutat pengelolaan aset dengan prinsip-prinsip seperti efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Dan terakhir perannya sebagai alat komunikasi, Kepala Dinas menekankan pengawasan dengan menyertakan lembaga-lembaga baik di dalam maupun luar birokrasi seperti halnya kepala-kepala SKPD lain serta BPKAD. Saran dari peneliti yakni diharapkan kepala dinas lebih meningkatkan intensitas pengawasan, serta kesadaran akan kodifikasi dan sensus barang yang akuntabel juga dapat berjalan demi terwujudnya pengelolaan aset yang lebih sehat.