JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

"DUKCAPIL GOES TO SCHOOL" SEBAGAI INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN E-KTP OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

Nunung Munawaroh, Isnandi Abdul Rozak Riaji — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0700

Permasalahan mengenai masih kurangnya akses dan minat dikalangan remaja dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk membuat masih banyaknya kalangan remaja yang sudah memasuki usia wajib memiliki KTP di Kabupaten Bandung masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan guna pemerataan kepemilikan KTP tersebut di kalangan remaja terutama pelajar Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung membuat sebuah inovasi program yang disebut Dukcapil Goes to School. Berdasarkan pada hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keberhasilan inovasi Dukcapil Goes to School sebagai Langkah mempercepat pemerataan data kependudukan di Kabupaten Bandung bagi kalangan pelajar. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui strategi pengumpulan data dokumen. Maka berdasarkan hasil penelitian dapat ditinjau memalui 5 atribut inovasi menurut teori Rogers, yaitu Keuntungan Relatif, Kesesuaian, Kerumitan, Kemungkinan dicoba, dan Kemudahan diamati diketahui bahwa Inovasi Dukcapil Goes to School ini berjalan dengan baik dan mampu menunjang dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan terutama KTP Elektronik dan Aktivitasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi kalangan pelajar di Kabupaten Bandung.

HUBUNGAN ANTARA SIKAP KEPEMIMPINAN DENGAN ETIKA ORGANISASI: SUATU TINJAUAN

Andela Anggleni — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0700

Kepemimpinan sangatlah penting dan dibutuhkan bagi suatu organisasi untuk membentuk suatu teamwork yang baik dalam menjalankan kerjasama di suatu organisasi. Keberhaslilan dari sebuah organisasi tergantung dari faktor kepemimpinan, teamwork dan kinerja dari karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap kepemimpinan dengan organisasi adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan diantara organisasi atau kelompok. Selain itu juga dapat mengetahui pengaruh dari hubungan kepemimpinan yang digunakan dari seorang pemimpin di berbagai situasi dan kondisi dalam organisasi. Kepemimpinan yang beretika akan membuat suasana hubungan kerja dalam organisasi lebih nyaman dan terhindar dar konflik. Penelitian ini merupakan suatu tinjauan pada sikap kepemimpinan yang baik, dalam menerapkan sikap-sikap pemimpin itu sendiri. Etika kepemimpinan dalam menjalankan kegiatan organisasi merupakan dimensi yang tidak dari kehidupan organisasi kesehariann, tanpa adanya tanpa adanya etika kepemimpinan dan etika organisasi yang efektif dapat mengakibatkan keseimbangan dalam organisasi terganggu. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kerjasama antara pemimpin dengan organisasi maupun karyawannya.
.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN BA

Yani Alfian, Dewi Safitri, Intan Indah Sari — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung serta menganalisa hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi proses pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitati dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Informan yang diambil oleh peneliti adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kelapa Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna serta Posyantek berprestasi sebagai percontohan. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan Posyantek di 31 (tiga puluh satu) Kecamatan dan Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna pada Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung bertanggung jawab atas pembinaan Posyantek di Kabupaten Bandung. Penerapan posyantek di Kabupaten Bandung sebagai salah salah satu bentuk pemberdayaan melalui teknologi tepat guna agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 serta faktor pendukung dan penghambat dari program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek di Kabupaten Bandung. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah kurangnya sumber daya manusia pada Dinas PMD Kabupaten Bandung, kurangnya antusias dari Pemerintah Desa terhadap pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan teknologi di Kabupaten Bandung.

KOORDINASI VERTIKAL ANTARA CAMAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DI WILAYAH DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

Tumija, Satrio Pandu Prayogo — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0700

Koordinasi dapat disebut Kerjasama karena dalam koordinasi terkadang sinkronisasi sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan Bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami koordinasi vertikal Camat dan Pemerintah desa Kecamatan Banjaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis pengelolahan data kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori koordinasi vertikal Hasibuan dengan indikator satu Adanya pengarahan langsung dari atasan kebawahan terhadap uni-unit kerja atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung kedua Adanya kerjasama yang ada dibawah wewenang dan tanggungjawabnya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah koordinasi vertikal yang dilakukan Camat dan Pemerintah desa di Kecamatan Banjaran menunjukan bahwa koordinasi yang dilakukan bisa dikatakan baik, itu bisa dilihat dari pelaksanaan-pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Camat dengan kepala desa sejauh ini maksimal dan koordinasi vertikal yang dilakukan Camat dengan kepala desa terjadwal dengan begitu koordinasi-koordinasi yang dijalankan Camat dengan kepala desa berjalan dengan baik. Koordinasi vertikal yang dilakukan Camat di Kecamatan Banjaran berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dengan adanya perencanaan strategi dan koordinasi untuk mencapai tujuan yang berjalan maksimal, pengarahan langsung yang maksimal dalam pelaksanaannya, serta kerja sama yang dilakukan dengan baik.

COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAHAN DESA PANGALENGAN DENGAN PT. ARMANI AGRO SUKSES DALAM PENGEMBANGAN PASAR WISATA DESA PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Haromin, Elvan Nugraha, Dera Izar Hasanah — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Collaborative Governance pemerintah Desa Pangalengan dengan PT. Armani Agro Sukses dalam pengembangan pasar wisata Desa Pangalengan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus Intrinsik yaitu untuk menggambarkan atau menganalisa dan mempelajari fenomena yang menarik di dalam kasus Collaborative Governance pengembangan pasar wisata Desa Pangalengan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Informan yaitu orang-orang yang dipercaya dan telah mengetahui serta paham dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian indikator Collaborative Governance, (1) Fase mendengarkan, pihak pemerintah Desa Pangalengan telah mengajak kolaborasi PT. Armani Agro Sukes untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengembangan Pasar Desa Pangalengan. (2) Fase dialog, PT. Armani Agro Sukes diundang dan dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan Langkah strategis yang akan dijalankan pengembangan Pasar Wisata Desa Pangalengan. (3) Fase pilihan, penentuan program kerja di tentukan bersama dalam forum musyawarah dan PT. Armani Agro Sukses juga dilibatkan dalam proses evaluasi program.

IMPLEMENTASI UU NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Emi Novariza, Deni Ahdian — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0700

Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari dalam menerapkan Undang-undang tersebut yang pertama harus ada pelaksana dan harus ada yang mengarahkan serta mengawasi agar sesuai dengan tujuan. Mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengenai pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari. Objek Penelitian adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Implementasi sebagai variable bebas, Undang-undang sebagai variable terkait pengelolaan Cagar Budaya, Perbup sebagai Tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Metode Penelitian Kualitatif deskriftif (meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, situasi kondisi, dan suatu system pemikiran). Data dokumentasi, berdasarkan hasil pembahasan ternyata Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung terkait Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari, sedangkan pengelolaan Situs Gunung Anday dikategorikan Baik.

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN BANDUNG

Helwani, Irwan Setiawan — Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini berjudul Strategi Dinas Kesehatan AIDS dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung bertujuan untuk mendeskrifsikan dan menganalisis faktor internal dan ekternal, mendeskrifsikan hambatan Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV serta mendeskrifsikan strategi Komisi penanggulangan AIDS di Kabupaten Bandung Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi dari Fredy Rangkuti dengan analisis SWOT dimana analisa di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan peluang yang searah bersamaan meminimalkan kelemahan (weaknesess) dan ancaman (threats). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa internal dalam penanggulngan AIDS dilihat dari faktor kekuatan memiliki perbup dan kantor kesekertariatan Dinas Kesehatan dan kelemahannya DInas Kesehatan yaitu anggaran minim dan kurang koordinasi antar lintas sektor, Sedangkan ditinjau dari faktor eksternal bahwa KPA memiliki peluang yaitu masyarakat dapat mengedukasi dan layanan kesehatan sudah menyeluruh dan ancaman berupa stigm negative dan dampak buruk teknologi berdasarkan dari matrik SWOT bahwa SO, peningkatan sumberdaya manusia WO, adanya anggaran khusus dan peningkata koordinasi ST, berkoordinasi bersama stakeholder dan bekerja sama dengan diskominfo WT, meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi dan meningkatkan untuk program sex education dari beberapa rekomendasi Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung yaitu: Dinas Kesehatan harus membuat rencana strategi (rentra) agar bisa jadi pedoman dalam upaya penanggulangan HIV, dan Dinas Kesehatan harus meningkatkan koordinasi bersama Stakeholder baik dengan pemerintah, LSM maupun Masyarakat memberikan pemahaman kepada remaja berupa sex education baik di lingkungan sekolah, kampus maupun di lingkungan masyarakat.