JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol <p style="text-align: justify;"><strong>JISIPOL </strong>merupakan jurnal ilmiah dalam bidang keilmuan politik dan pemerintahan yang memiliki <a href="http://u.lipi.go.id/1287559741" target="_blank" rel="noopener"><strong>P-ISSN 2087-4742</strong></a>, diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh <strong>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung. </strong>Jurnal Ilmiah<strong> JISIPOL </strong>diterbitkan pada setiap bulan Januari dan bulan Juni. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.</p> en-US Jurnaljisipol@gmail.com (Rendy Adiwilaga. S.IP., M.Sc.) Jurnalunibba@gmail.com (Rendy Adiwilaga) Sun, 16 Apr 2023 12:44:04 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 IMPLEMENTASI PROGRAM SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT TERPADU (GANAS MADU) DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1100 <p><strong>ABSTRAK</strong></p> <p>Wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana salah satunya adalah dibentuknya suatu lembaga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Fungsi BPBD adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, menyeluruh serta terpadu. Daerah yang tergolong rawan bencana salah satunya adalah Kabupaten Subang. Kabupaten Subang dalam sepanjang tahun 2019 telah terjadi 149 bencana. BPBD Program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu (GANAS MADU) adalah Program yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Subang, yang mana masyarakat menjadi bagian penting dari program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer serta data sekunder dan menggunakan cara triangulasi sumber seperti wawancara, dokumentasi dan observasi. Implementasi menjadi suatu proses, akibat atau dampak, sehngga keputusan yang diterima dapat dilaksanakan. Edward III (1990) berasumsi dalam Tjilen (2019) faktor-faktor yang menjadi penentu berhasilnya implementasi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi Penyelenggaraan Program GANAS MADU merupakan penyampaian informasi mengenai program tersebut dari pembuat program kepada pelaksana program dan diefektifkan dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran program serta pihak lain yang berkepentingan. Sumber daya ialah keahlian sumber daya manusia, dana yang tersedia, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada. Adapun disposisi yaitu sikap pelaksana program serta profesionalitas para pelaksana. Struktur Birokrasi program GANAS MADU mempunyai indikator yaitu hubungan koordinasi organisasi pelakasana serta standar operasional prosedur yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan program GANAS MADU diharapkan lebih meningkat dan penyediaan saran prasarana dapat mencakupi wilayah Kabupaten Subang. Guna melengkapi hasil penelitian diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Rusmini, Ridwan Alifaza Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1100 Sun, 16 Apr 2023 00:00:00 +0700 EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI DAFTAR HADIR ELEKTRONIK (DHE) OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISKOMINFO) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1105 <p>Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan Seringnya jaringan mengalami <em>trouble/ error</em> sehingga Daftar Hadir Elektronik tidak berfungsi., Masih ditemukannya ASN yang hanya datang pagi mengisi Daftar Hadir Elektronik, meng <em>upload</em> poto yang bersangkutan di kantor melalui hp androidnya<em>, </em>setelah itu pulang dan hanya datang lagi sore melakukan hal yang sama dan setelah itu pulang, jadi sama sekali tidak melakukan efektivitas kerja sebagaimana mestinya, masih ditemukan ASN yang datang terlambat, walaupun mereka tahu bahwa sanksi keterlambatan tersebut akan berpengaruh terhadap TPP yang mereka terima, dan tidak adanya teguran/ peringatan pimpinan terhadap ASN yang sering datang terlambat, sehingga berpengaruh terhadap ASN yang lainnya. Untuk membahas permasalahan tersebut peneliti kaitkan dengan teori dari Hasibuan (203 :105) dimana untuk mengukur efektivitas penerapan aplikasi daftar hadir elektronik oleh diskominfo kabupaten Bandung menyangkut faktor- faktor kuantitas, kualitas, dan pemanfaatan waktu dan peningkatan sumberdaya manusia. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif suatu metode penelitian yang berlandasan filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data triangulasi, analisis data indukatif/kualitatif. Dan hasil penelitian menunjukan bahwa Menyangkut kuantitas pada prinsipnya sejak penerapan aplikasi Daftar Hadir Elektronik ada peningkatan, menyangkut kualitas dalam penerapan aplikasi daftar hadir elektronik (DHE) di kecamatan Majalaya bahwa kehadiran para ASN di lingkungan Kecamatan Majalaya menjadi meningkat dan lebih baik dan lebih disiplin dalam mengisi Absen melalui DHE tersebut.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Nunung Munawaroh, Mia Hildayanti Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1105 Sun, 16 Apr 2023 00:00:00 +0700 PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1103 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang disebar kepada 35 responden di 7 instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t<sub>hitung </sub>&gt; t<sub>tabel</sub> dengan signifikansi 0,001 lebih kecil dari pada 0,05 dan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ini dibuktikan dengan siginifikansi 0,000. Fan hasil uji F menunjukan hasil F<sub>hitung</sub> &gt; F<sub>tabel</sub> dengan signifikansi 0,000 berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.</p> <p>&nbsp;</p> Rosa Fitriana, Djodi Setiawan Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1103 Sun, 16 Apr 2023 00:00:00 +0700 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENINGKATAN KREATIFITAS PENGRAJIN GERABAH DI DESA PULUTAN KECAMATAN REMBOKEN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021 https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1101 <p>Gerabah merupakan kerajinan rumah tangga warisan nenek moyang Minahasa yang kini menjadi mata pencaharian sebagian besar warga Desa Pulutan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa. Berbagai bentuk gerabah telah diproduksi, mulai dari produk rumah tangga seperti pot, vas bunga dan kompor dapur, seiring dengan perkembangan teknologi, fasilitas pendukung mulai digunakan seperti mesin penggiling tanah sehingga dapat meningkatkan hasil dengan kualitas yang unggul. gerabah serta berbagai macam souvenir yang bisa dibeli dengan harga terjangkau. Data jumlah penduduk desa Pulutan + 996 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, 170 merupakan penduduk yang berprofesi sebagai pengrajin gerabah, sedangkan 345 berprofesi sebagai asisten pengrajin gerabah. Dengan demikian, secara keseluruhan mata pencaharian masyarakat Desa Pulutan adalah 515 orang sebagai pengrajin gerabah, sedangkan 481 orang bekerja di bidang lain. Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terus dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan kreatif pengrajin dalam membuat kerajinan tangan. gerabah di Desa Pulutan. Melalui partisipasi pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pengrajin gerabah Desa Pulutan, diharapkan Desa Pulutan dapat menjadi desa tujuan wisata Sulawesi Utara yang mandiri, sehat, sejahtera dan berpendidikan. Selain itu, dalam menghadapi Covid-19, peran pemerintah diharapkan memberikan edukasi kepada pengrajin untuk melakukan penjualan secara online agar pemasaran tetap berjalan stabil sehingga roda produksi gerabah tetap berjalan.</p> <p>&nbsp;</p> Ferdinandus Jaftoran, Noudy R.P. Tendean, Arnold Poli Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1101 Sun, 16 Apr 2023 00:00:00 +0700 KONSEP DESA WISATA DAN POSISI PEMERINTAH DESA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1106 <p>Pola pembangunan yang bergeser dari <em>top-down </em>menuju <em>bottom up</em> yang dilakukan pemerintah pasca reformasi, melahirkan implikasi yang begitu signifikan pula bagi pengembangan desa sebagai institusi pemerintah terkecil di republik ini. Desa, yang pada masa-masa sebelumnya hanya berkutat pada penyediaan sumber daya baik manusia maupun alam serta berperan sebagai daerah satelit kota, kini bermetamorfosa menjadi salah satu institusi sosial yang memiliki peran vital dalam pengembangan sumber daya manusia negara. Salah satu upaya peningkatan dinamika dan kualitas desa ialah penyelenggaraan desa wisata, dimana desa yang memiliki potensi wisata, didorong untuk memiliki daya saing dan kemandirian ekonomi. Tulisan ini mencoba menegaskan posisi dan peran pemerintah desa dalam konsep desa wisata secara holistik dan utuh. Tidak hanya itu, tulisan ini juga hendak memberikan referensi terkait pemahaman desa wisata secara komprehensif yang sejatinya berguna bagi pemerintah-pemerintah desa yang hendak merintis desa wisata di wilayahnya masing-masing.</p> <p>&nbsp;</p> Rendy Adiwilaga; Riza Saepul Millah Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1106 Sun, 16 Apr 2023 00:00:00 +0700 EFEKTIVITAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH MELALUI PETUGAS PANTARLIH DI DESA SARIMAHI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1104 <p>Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Umum. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih menentukan tahapan Pemilu selanjutnya. Mulai dari penentuan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, kampanye, rekapitulasi hasil suara, dan lain sebagainya. Jika hasil pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan Pemilu selanjutnya juga akan sangat terganggu. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih. Pantarlih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.</p> <p>&nbsp;</p> Widdy Yuspita Widiyaningrum Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1104 Sun, 16 Apr 2023 00:00:00 +0700 IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA OLEH PEMERINTAH DESA SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN AKSESIBILITAS SOSIAL MASYARAKAT DI DESA KARANGSEWU KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1102 <p>Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan diharapkan mendapatkan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa karang sewu kecamatan cisewu kabupaten garut serta mengetahui paktor pendukung dan penghambatnya dalam kegiatan pembangunan inspratuktur tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatip yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dilapangan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah inporman. Analisis data menggunakan model analisis internal hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan inspratuktur di jalan desa karang sewu masih kurang berperan dan blm optimal, hal ini dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan paktor pendukung yang lain. APBD yang mencakupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang di berikan. Sedangkan paktor penghambat yaitu belum maksimalnya pengawasan dan pemantawan pada pembangunan inspratuktur, kemudian akses dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan inspratuktur waktu yang lama serta bahan material yang mahal.</p> <p>&nbsp;</p> Helwani, Ega Elang Rahayu Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1102 Sun, 16 Apr 2023 00:00:00 +0700 EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA GUNUNGLEUTIK KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 – 2021 https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1107 <p>Anggaran dana desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun dan serta disahkan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyaratan Dana (BPD), dengan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 ini berbagai kebijakan dan peeraturan dibuat untuk mempercepat penanggulangan covid-19 hingga ke tingkat desa, pemerintah pusat menerbitkan Permendes No 7 Tahun 2020 dan Permendes No 13 Tahun 2021 terkait dengan prioritas penanganan pandemi covid-19 yaitu 3 (tiga) program kegiatan yakni percepatan dan penanganan pandemic covid-19, bantuan langsung tunai desa dan padat karya tunai desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektivitas 3 (tiga) program prioritas tersebut dengan menggunakan teori dari Richard M Steers melalui tiga pendekatan untuk menilai efektivitas suatu program diantaranya, Paham mengenai optimasi tujuan, persprektif sistematika dan tekanan pada segi perilaku manusia berdasarkan susunan organisasi, metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, pengumpulan data peneliti dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data peneliti melibatkan perangkat desa yang menjadi objek penelitian kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diolah setelah itu dijadikan narasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasannya Pemerintah Desa Gunungleutik sudah menerapkan penggunaan anggaran dana desa tahun 2020-2021 yakni penanggulangan dan pencegahan covid-19, bantuan langsung tunai dan padat karya desa, dengan merubah atau menggeser beberapa anggaran pembangunan. Efektivitas serapan anggaran yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukan tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Desa Gunungleutik dalam 3 (tiga) program prioritas tersebut telah menerapkan tingkat keefektivan walaupun hasilnya belum sempurna. Pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa harus lebih efektif perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa khususnya kepala desa, bendahara desa dan tim pelaksana kegiatan desa untuk menyampaikan aspirasi dari tingkat desa ke tingkat yang lebih tinggi yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.</p> <p>&nbsp;</p> Dera Izhar Hasanah, Irwansyah Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1107 Sun, 16 Apr 2023 00:00:00 +0700