https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/issue/feed JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2023-11-25T20:49:20+07:00 Rendy Adiwilaga. S.IP., M.Sc. Jurnaljisipol@gmail.com Open Journal Systems <p style="text-align: justify;"><strong>JISIPOL </strong>merupakan jurnal ilmiah dalam bidang keilmuan politik dan pemerintahan yang memiliki <a href="http://u.lipi.go.id/1287559741" target="_blank" rel="noopener"><strong>P-ISSN 2087-4742</strong></a>, diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh <strong>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung. </strong>Jurnal Ilmiah<strong> JISIPOL </strong>diterbitkan pada setiap bulan Januari dan bulan Juni. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.</p> https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1267 IMPLEMENTASI APLIKASI ASET TERPADU PADA BIDANG ASET DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA 2023-11-25T20:15:46+07:00 Eusebius Papuanus Tawa puatawa05@gmail.com Bernadino Janson Jafa dhinojafa27@gmail.com Petrus Allan Eka Putra Jeranuru alanjeranuru@gmail.com <p>Aplikasi Aset Terpadu merupakan inovasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Aplikasi Aset Terpadu dioperasikan guna mengimput data laporan aset dari setiap Perangkat Daerah di bawah Provinsi Sulawesi Utara, dimana kemudian pengoperasian Aplikasi Aset Terpadu terpusat di Badan Kepegawaian Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu Perangkat Daerah yang menggunakan jasa Aplikasi Aset Terpadu. Pengelolaan Aplikasi Aset Terpadu pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara diserahkan kepada Bidang Aset. Ketika seorang pengguna sudah masuk ke dalam Aplikasi Aset Terpadu, maka akan mucul menu beranda yang menampilkan informasi umum mengenai Aplikasi Aset Terpadu. Kemudian di bawah menu beranda terdapat menu notifikasi dan menu kontak. Menu notifikasi digunakan untuk melihat pemeberitahuan mengenai perkembangan laporan aset yang sebelumnya telah diimput kedalam Aplikasi Aset Terpadu. Sedangkan menu kontak digunakan untuk melihat dan meninjau kembali laporan aset mana saja yang telah diimput dan belum diimput. Menu kontak juga berisi opsi guna mengimput data laporan aset yang baru. Implementasi Aplikasi Aset Terpadu memberikan banyak manfaat kepada Perangkat Daerah di bawah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara khususnya pada Bidang Aset Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara.</p> 2023-11-25T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1272 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG 2023-11-25T20:43:33+07:00 Syauth Azhar Ajjauzy Syigara syauthazhar05@gmail.com Ujud Rusdia ujudrusdia@unibba.ac.id <p>Kurangna kontrol dan pengawasan terhadap minuman keras di Kecamatan Banjaran. Ditambah dengan minimnya kesadaran Masyarakat membuat peredaran miras tidak menemui titik penyelesaian. Sedangkan alkohol jika di konsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit. Pengedaran dan penjualan miras sebenernya telah di atur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Penelitian dilakukan di Satpol PP Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2021, mengetahui hambatan dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah Implementasi sudah berjalan cukup baik dengan faktor standar dan tujuan kebijakan, aktifitas pengamatan dan komunikasi, karakteristik pelaksana. Adapun hambatan yang menyebabkan kurang baiknya Implementasi Perda Nomor adalah sumberdaya kebijakan, kondisi ekonomi, sosial dan politik, disposisi atau sikap pelaksana.<br><br></p> 2023-11-25T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1270 DISKRIMINASI TERHADAP MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH MULTIKULTURALISME 2023-11-25T20:34:11+07:00 Aurellia Shinta Purnamasari aurellia19003@mail.unpad.ac.id Soni Akhmad Nulhaqim soni@gmail.com Windy Dermawan winy@gmail.com <p>Indonesia merupakan negara multikulturalisme yang kaya akan keberagaman ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Meski telah puluhan tahun merdeka, di era modernisasi, sikap rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua masih ditemui. Stereotipe negatif yang dipercayai masyarakat seolah menjadi peraturan tidak tertulis yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini pada akhirnya mengarah pada konflik sosial yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Penulis ingin menganalisis konflik secara mendalam dan menemukan resolusi konflik yang relevan dalam sudut pandang teori kesalahpahaman antarbudaya dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Papua diakibatkan oleh perbedaan norma, budaya, dan tradisi yang akhirnya menghasilkan ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi. Permasalahan tersebut menjadi berkepanjangan karena resolusi konflik yang digunakan belum memanfaatkan unsur pendidikan, kolaborasi, dan pendekatan budaya.<br><br></p> 2023-11-25T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1268 PENERAPAN SISTEM ABSENSI ONLINE TERINTEGRASI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN ASN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU 2023-11-25T20:22:04+07:00 Agnes Marni Nenoliu agnessnenoliiu@gmail.com Meizar Hidayatul Aqli meizaraqli22@gmail.com Angel Jevansca Duaramury angelduaramury@gmail.com Gevin Wukt Wakim gevinwukt04@gmail.com <p>Menurut temuan penelitian, penerapan standar kehadiran berbasis online cukup menguntungkan. mengenai tujuan penelitian, yaitu untuk menggambarkan bagaimana kebijakan sistem absensi berbasis online diterapkan. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka, studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah contoh prosedur pengumpulan data. Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari wawancara dan observasi untuk menjawab masalah penelitian.<br><br></p> 2023-11-25T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1273 PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMBINAAN ANAK TERLANTAR MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI KABUPATEN BANDUNG 2023-11-25T20:47:02+07:00 Afifa Putri Mugopar afifahputri481@gmail.com Dera Izhar Hasanah zifanigabriela@yahoo.com <p>Pada ruang lingkup kehidupan manusia keberadaan anak mempunyai peranan penting sebagai pewaris garis keturunan yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa, Seorang anak terlantar tidak mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, tidak memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih layak, serta tidak adanya perhatian dari orang tua ataupun kerabatnya. Dinas Sosial merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki fungsi dalam memberdayakan anak terlantar. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial dalam pembinaan terhadap anak terlantar yang ada di Kabupaten Bandung. Jenis penelitian adalah kualitatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis menggolongkan peran dinas sosial kedalam 4 (empat) jenis peran yaitu peran fasilitas dimana dinas sosial memberikan bimbingan dan fasilitas untuk meningkatkan keahlian anak terlantar, selanjutnya peran edukasi yang terbagi menjadi edukasi pengetahuan dan edukasi mental, kemudian peran representrasional yang menunjukan peran dinas sosial dalam mempertemukan anak terlantar dengan berbagai pihak untuk membangun representasi diri yang baik, sedangkan peran teknis berupa pendataan yang bertujuan untuk mendata dan melakukan pemerataan programan.<br><br></p> 2023-11-25T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1243 DINAMIKA PENDUDUK ASIA TIMUR: STUDI KASUS RESESI SEKS DI JEPANG 2023-11-01T10:16:22+07:00 Arif Daffi Zaini A’lauddin arifdaffizaini@upi.edu Ariz Najib ariznajib@upi.edu Fakhri Dzulfikar muhammadfakhri@upi.edu Dina Siti Logayah dina.logayah@upi.edu <p>Perkembangan manusia yang semakin banyak di belahan dunia semakin meninggi juga akan kebutuhan yang ada, akan tetapi dibelahan dunia juga ada beberapa masalah yang dihadapi seperti resesi seks yang mengakibatkan kemunduran perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab yang sangat krusial. Dan permasalah ini kerap menjadi isu internasional yang kerap dikaji dan dibahas oleh beberapa negara karena isu ini merupakan musibah bagi masa depan.</p> 2023-11-25T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1271 IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES) NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH DINAS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PANGALENGAN DTP KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG 2023-11-25T20:39:31+07:00 Widdy Yuspita Widiyaningrum Widdyyuspita12@gmail.com Berry Martien Agustian beimartien7@gmail.com <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, seluruh faskes mulai dari Fasilitas Kesehata Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi penyelenggara dari kebijakan tersebut adalah puskesmas.<br>Puskesmas Pangalengan DTP di Kecamatan Pangalengan mempunyai wilayah binaan sendiri untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu Desa Pangalengan, Desa Margamulya, Desa Tribaktimulya, dan Desa Lamajang. Disamping 4 (empat) desa binaan Puskesmas Pangalengan DTP juga menjadi provider peserta JKN yang fasilitas pertamanya mendaftar di Puskesmas Pangalengan DTP. Selanjutnya, teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori impementasi kebijakan dari Ripley and Grace A. Franklin dalam Huda, 2020:5; antara lain tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya dampak implementasi yang dikehendaki. Sementara untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif dari Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:4) prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<br>Hasil penelitian di lapangan, Puskesmas Pangalengan DTP selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Pembenahan fasilitas kesehatan dilakukan sedikit demi sedikit untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Puskesmas Pangalengan DTP juga selalu berupaya meningkatkan kinerja para medis dan staf non medis kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kinerja para medis dan staf non medis di Puskesmas Pangalengan DTP bekerja dengan maksimal dan sepenuh hati, hal ini berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang baik juga sehingga tercapai kepuasan pasien dalam rangka pengobatan penyakit yang diderita sehingga mencapai kesembuhan yang diharapkan oleh pasien dan Puskesmas Pangalengan DTP. Evaluasi kinerja staff medis dan non-medis, serta evaluasi operasional pelayanan selalu dilakukan setiap bulannya, demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangalengan DTP sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan Permenkes No 71 Tahun 2013 dengan maksimal.<br><br></p> 2023-11-25T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1269 COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI KOTA SERANG TAHUN 2017-2022 2023-11-25T20:28:51+07:00 M. Dian Hikmawan dian.hikmawan@untirta.ac.id Muhammad Iqbal miqbalen8@gmail.com <p>Collaborative Governance yang dilakukan oleh Wetlands International Indonesia dalam upaya konservasi hutan mangrove akibat deforestasi dilakukan dengan berkolaborasi dengan pemerintah dan juga stakeholder terkait dengan dukungan untuk pembangunan berkelanjutan serta untuk menyelamatkan hutan mangrove. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori collaborative governance dari Ansell &amp; Gash yang terdiri dari lima tahap seperti face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, dan intermediate outcome. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori pendukung yaitu teori pembangunan berkelanjutan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi dan wawancara serta didukung oleh data sekunder melalui studi pustaka. Pemilihan informan peneliti menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Wetlands International Indonesia dengan stakeholder dilakukan dengan pertemuan secara langsung membahas mengenai hutan mangrove di Kota Serang serta ketiadaan hukum yang kemudian melahirkan rasa percaya serta kesepahaman untuk mengupayakan konservasi hutan mangrove dari deforestasi dan kemudian pada akhirnya kolaborasi tersebut menghasilkan program-program serta aturan hukum yang mendukung upaya konservasi mangrove. Selain itu, kolaborasi tersebut juga menghasilkan aktor lokal yang diharapkan dapat melanjutkan upaya-upaya konservasi akibat deforestasi hutan mangrove di Kota Serang sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan.<br><br></p> 2023-11-25T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2023 JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik